19-6-09 PLN KURANG SUBSIDI PUSAT

From : http//www.pwipwk.blogspot.com
Jum'at, 19 Juni 2009

PLN Purwakarta Kurang Dana Subsidi Pusat


PURWAKARTA-Pihak developer Perumahan Kota Permata Purwakarta sudah memberikan Biaya Pemasangan Masa Transisi (BPMT) sebesar Rp370,5 juta. Namun Perusahaan Listrik Negara (PLN) APJ Purwakarta tidak bisa meneruskan pemasangan listrik di Perumahan tersebut. dengan alasannya, karena tidak ada anggaran untuk permintaan tambahan pembelian material.

Karena kendala itu mengakibatnya, PT TUBS selaku pengembang perumahan tersebut, mendapat keluhan dari kosumen, mereka menginginkan rumahnya untuk segera dipasangi listrik karena akan ditempati. Setelah menempuh jalan berkoordinasi dengan pihak PLN, pengembang akhirnya membuat solusi dengan menyanggupi membeli kabel dan meteran sendiri. tapi, biayanya dibebankan kepada pelanggan.


“Tahap 1 mereka membeli kabel dan meteran untuk 64 rumah. Tahap dua dan tiga masing-masing 20 rumah. Dan kita yang memasangnya. Yang kami tahu, pihak developer membebankan biayanya ke konsumen,” terang Manager APJ Purwakarta Indra Sofnil kepada Wartawan, Kamis (18/6) di ruang kerjanya.

Indra menjelaskan, pihak PLN mengaku telah memberikan subsidi sebesar Rp340,2 juta untuk mensubsidi pemasangan listrik di Kota Permata. Pihaknya sudah menghabiskan dana Rp710,7 juta dari total anggaran Rp 887,7 juta yang diperlukan.

“Semula akan dicairkan bulan pada maret. Tapi, hingga kini belum juga cair, dari kekurangan itu hingga kini belum turun juga dari PLN pusat. Hingga sat ini kita sudah terus koordinasikan dengan pengembang dan mereka siap menunggu. menurut jadwal, dana subsidi yang akan mangambil dari dana kuasa anggaran, ” kata Indra.

Dikatakannya juga, pihaknya menepis tudingan bahwa pihaknya terkesan cuci tangan terhadap perjanjian kerja dengan PT TUBS. Dimana, dalam perjanjiannya, PLN siap memasang listrik, 100 hari setelah BPMT diterimanya, yakni pada bulan Oktober 2008 lalu. “Sejak bulan Oktober itu, kita sudah memasang Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) travo, sambungan rumah, meteran, KWH dan MCB. Semua itu menghabiskan dana Rp710,7 juta,” tegas Indra.


Selain itu terkendala dengan kurangnya dana subsidi dari pemerintah pusat, pemesanan pemasangan listrik yang diajukan PT TUBS, memakai aturan 2001 yang disesuaikan tahun 2007. Aturan itu, Tarif Dasar Listrik (TDL) masih tetap tapi biaya material terus naik karena krisis global. sehingga, tidak seimbang dengan keperluan pemasangan saat ini,” pungkasnya. (Syaiful Jabrig)