28-6-09 KEHARMONISAN PEMERINTAH DAN KPU

From : http://www.pwipwk.blogspot.com
Minggu, 28 Juni 2009

Jangan Anggap Macam-macam Keharmonisan Pemerintah Dan KPU



PURWAKARTA -Jangan diartikan macam-macam adanya keharmonisan antara komisi pemilihan Imum (KPU), dan Pemerintah daerah Terkait keharmonisan tersebut sehingga tak menimbulkan kecurigaan antara penyelenggara pemilu baik di daerah ataupun di tingkat pusat dengan pemerintah. Tapi hubungan baik ini, semata-mata demi kerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu yang merupakan amanat Undang-Undang. Hal itu ditegaskan Anggota KPU Pusat, Prof. Dr. Syamsul Bahri kepada sejumlah wartawan saat melakukan jumpa presnya, usai kunjungan Supervisi ke Kantor KPUD Purwakarta, Jumat (26/6) siang kemarin.

Dikatakan Syamsul, anggapan hubungan baik antara KPU pusat ataupun daerah, jangan langsung diartikan yang tidak baik. Tapi sebaliknya, hubungan baik itu akan lebih mempermudah adanya bantuan di luar KPUD untuk kelancaran proses pemilihan umum di daerah. "Kedatangan kami bersama dengan Bupati ini agar tidak ada anggapan miring. Apalagi, anggapan itu kalau KPU bisa diintervensi. Tapi ini semata-mata untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu di pusat maupun di daerah,” kata Syamsul Bahri.

Bahkan adanya tudingan jika KPU telah mempermainkan daftar pemilih tetap (DPT) yang bisa menguntungkan salah satu pihak. Dijelaskannya, tudingan itu pun tidak berasalan. Sebab jika hal ini, dilakukan malah yang menanggung rugi adalah KPU karena untuk melakukan hal itu memerlukan biaya tinggi. "Kalau kita saling mencurigai KPU ada dibelakang kacaunya DPT sangat tidak masuk akal. Sebab, sebagai wasit dalam pelaksanaan proses demokrasi di negara ini KPU meski menjunjung tinggi independensi," tambahnya.

Saat melakukan kunjungan ke KPUD Purwakarta, Syamsul Bahri mengakui menumpuknya kertas suara pada pemilihan legislatif di gudang-gudang yang ada di kantor KPUD harus disikapi oleh semua pihak karena menjadi persoalan dimana kondisi gudang yang ada banyak yang tidak mampu menampung sisa kertas suara yang ada. Sisa kertas suara yang ada itu perlu dibagaimanakan harus dicarikan solusinya, jangan sampai seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya dimana ada KPUD yang menjual sisa kertas suara menjadi persoalan bahkan sampai diproses secara hukum,” ungkapnya.

Sedangkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang turut mendampingi kunjungan anggota KPU pusat ke kantor KPUD Purwakarta mengatakan upaya untuk tidak selalu menekankan anggaran seluruhnya kepada KPU untuk melaksanakan pemilihan umum harus menjadi program pemerintah, seperti yang pernah terjadi di Purwakarta pada saat terjadinya hambatan pengadaan bilik suara. Untuk mengadakan bilik suara yang menjadi kendala, pemerintah daerah mengeluarkan edaran kepada perangkat paling bawah dan masyarakat untuk membantu ketidakmampuan KPUD dalam mengadakan bilik suara. Alhamdulillah dari dengan adanya partisipasi masyarakat persoalan bilik suara di Purwakarta dapat diatasi,” ujar Dedi Mulyadi
.
Sementara itu, Ketua KPUD Purwakarta Dadan Kamarul Ramdan melaporkan bahwa jumlah pemilih (DPT) Pilpres di Purwakarta mengalami peningkatan 2,7% dibandingkan jumlah pemilih pada pemilu legislatif yang mencapai 581.156 orang.
Menjelang pelaksanaan Pilpres yang tinggal beberapa hari ini, Dadan mengatakan logistik untuk pilpres di Kabupaten Purwakarta sudah hampir sebagian besar sudah diterimanya kecuali sampul dan tanda pengenal KPPS. Sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan. (Syaiful jabrig)