28-6-09 PEMILU CUKUP KTP

From : http://www.pwipwk.blogspot.com
Minggu, 28 Juni 2009

Bupati Purwakarta: Pemilu Kedepan Pemilih Cukup Gunakan KTP


PURWAKARTA***

PURWAKARTA -Tolak ukur pemilih kedepan ditentukan berdasarkan kepemilikan KTP, Sehingga tak ada lagi sengketa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tak ada pemutakhiran DPT yang menelan high cost. hal ini di paparkan Bupati Purwakarta H.Dedi Mulyadi SH sebagai usulan secara langsung didepan para wartawan elektronik dan sejumlah media cetak diaula Komisi pemilihan Umum (KPU) purwakarta saat mendampingi ketua KPU Purwakarta dalam sidak supervise Anggota KPU Pusat pada hari jumat (26/6)

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kerap menimbulkan polemik dalam pendataanya, tampaknya menjadi sorotan Bupati Purwakarta “Sehingga kedepan para pemilih cukup memperlihatkan KTP kepada panitia. Jadi KPU juga tidak perlu menganggarkan biaya untuk pengadaan kartu pemilih dan masyarakat tidak akan ada yang komplain belum mendapatkan kartu pemilih karena tidak terdata,”ungkap Dedi .

Menurutnya, kontroversi seputar DPT kerap menimbulkan polemik permasalahan jelang ataupun paska dalam setiap pelaksanaannya, seperti pemilihan Legislatif lalu. Bahkan persoalan ini dinilainya cukup rentan akan kepentingan politik dari pihak yang menyatakan tidak puas atas hasil keputusan akhir dalam pemilihan. “Apalagi saat ini, hampir semua kabupaten telah menerapkan sistem kependudukan online, sehingga ini pun dapat memudahkan untuk mengaksesnya,”tandasnya.

Kata Dedi, penggunaan IT dalam sengketa DPT akan dapat dipastikan selalu terjadi karena sistem proses validasi data pemilih yang menggunakan sistem ini di mungkinkan akan selalu ada kendala. Sehingga alangkah baiknya, pendataan DPT itu dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah yang nantinya bisa di akses oleh KPUD. “Kemungkinan itu akan ada, sebab penyebab human eror dipastikan juga terjadi karena melalui proses pengetikan ulang atau data entri. Apalagi, data entri jumlah hak pilih bisa mencapai hinga ratusan ribu atau bahkan jutaan pemilih,”tambahnya,

selanjutnya kata Dedi, standar validasi DPT juga sebenarnya bisa mengacu atau dilihat dari data pemilih Pilkades. Dalam setiap pemilihan ini, pihak desa akan selalu mendata keakuratannya dari setiap masyarakatnya. Selain keterlibatan pemilih dipastikan akan lebih tinggi untuk datang ke TPS. "Yang terpenting juga yaitu, anggaran yang dikeluarkan pihak penyelnggara tidak akan terlalu besar,"katanya.

Untuk itu, sudah saatnya masyarakat diberdayakan. Pemerintah, tinggal menyalurkan dananya kepada masyarakat. Dan masyarakat yang akan mengelolanya. Seperti halnya pembuatan bilik suara yang dipastikan pada Pilpres ini kembali menggunakan bilik swadaya. "Efisiensi anggaran juga bisa dilakukan dengan penghilangan kartu pemilih dan kartu undangan pemilih. Masyarakat yang tidak terdata, cukup memperlihatkan KTP saja,”tukasnya. (Syaiful jabrig)