10-7-09 KECAMATAN BARU PNPM

From : http://www.pwipwk.blogspot.com
Jumat, 10 Juli 2009

dari PNPM Mandiri Perdesaan
Kecamatan Baru Tantangan untuk Maju

Foto (Musyawarah Desa (MD) merupakan salahsatu tahapan dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang harus dilaksanakan untuk menyerap aspirasi dan penggalian gagasan. Tampak (depan tengah) Kades Cibukamanah Ke. Cibatu, Ujang Karwita pada kegiatan MD dengan masyarakat. Agus/Madina)
(Purwakarta, MADINA) : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwakarta saat ini telah melaksanakan Musyawarah Desa (MD) di masing-masing desa dan ini merupakan tahapan yang seharusnya dilaksanakan pada tri wulan kedua karena adanya kendala kebijakan sehingga dilaksanakan secara marathon.

”akibat dari keterlambatan tahapan mengakibatkan proses tahapan dilaksanakan secara cepat dan berimbas pada kinerja dari pengelola PNPM Mandiri sendiri dituntut untuk mengejar tahapan selanjutnya” terang Fasilitator Kabupaten Purwakarta, Ir H Dedi Kusnadi.

Sangat berat, lanjut Dedi, bagi kecamatan yang baru menerima manfaat program ini. ”masih mending kecamatannya baru namun Fasilitator Kecamatan (FK)nya sudah memahami, tapi bagi kecamatan yang baru dan juga FK-nya ini sangat berat. Namun demikian kami lihat khususnya di Kabupaten Purwakarta keseriusan pengelola PNPM Mandiri Perdesaan ini sangat bagus sehingga dalam mengejar tahapan tersebut dimungkinkan dapat tercapai” jelas Dedi.

Dari 16 kecamatan yang menerima manfaat sampai tahun ini, delapan kecamatan diantaranya merupakan kecamatan penerima manfaat yang baru. Namun tidak seluruh kecamatan fk-nya baru, ada sebagian kecamatan yang fk-nya sendiri sudah betul-betul memahami apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Hal senada dikatakan Kabid Pemberdayaan Masyarakat (PM) Badan Keluarga Berencana Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) Purwakarta, Drs Asep Suparman, tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya di Kabupaten Purwakarta terlambat, seharusnya sampai saat ini harus sudah melaksanakan Loka Karya dan MAD II. ”akibat adanya kebijakan yang tujuannya untuk meminimalisir kesalahan, mengakibatkan lambatnya tahapan yang harus dilaksanakan di lapangan. Namun demikian kita mengikuti agenda dari propinsi” jelas Asep.

Lebih jauh Asep berharap, agar program ini betul-betul dimonitoring, baik dari tingkat kecamatan sampai desa. Kalau ada masalah harus cepat ditanggulangi jangan dibiarkan berlarut tetapi diselesaikan sampai tuntas karena kita akan rugi. ”sukses atau tidaknya PNPM ini tergantung pengurus itu sendiri” terang Asep.

”kami mengharapkan program ini dimasukan secara real sehingga betul-betul dirasakan masyarakat, utamakan yang prioritas sehingga rasional dalam pelaksanaannya. Singkronkan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan program Pemda Purwakarta melalui 9 langkah Nagri Raharja” harap Asep.

Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Perdesaan sejak Tahun 2001 dengan 8 kecamatan yang mendapatkan program ini sampai Tahun 2008. Adapun dana yang telah diserap mencapai Rp 32,15 M dengan total cost sharing Rp, 5,1 M. Dengan dana tersebut telah dilakukan kegiatan berupa pembangunan fisik yaitu prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Selain itu juga kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Sementara sampai Tahun 2009 ini sebanyak 16 kecamatan dari 17 kecamatan telah mendapatkan program PNPM Mandiri Perdesaan. Dari 16 kecamatan karena tiga kecamatan tahap phase out sehingga hanya 13 kecamatan untuk Tahun 2009 ini yang mendapatkan program ini yang dananya mencapai nilai sebesar Rp. 19,4 Milyar dengan cosharing dari Pemda Purwakarta sebesar Rp. 3,8 Milyar. (as).