PURWAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta meminta laporan kepada tim sukses koalisi pasangan calon pilpres dan wakil presiden dalam pemilu presiden tahun 2009. mengingat tanggal 2 juni (hari ini -Red), sekarang telah memasuki jadwal kampanye tersebut.
“Kami meminta laporan segera bagi tim sukses koalisi pasangan Capres/ Cawapres yang sudah mendapat surat keputusan pembentukan tim sukses pemenangan pemilu presiden yang telah ditunjuk di kabupaten purwakarta,” Demikian dikatakan ketua KPU Purwakarta Ir. Dadan Komarul Ramdhan, MT ketika ditemui di ruang kantornya selasa(2/6).
Selain itu tambahnya Dadan, kepada tim yang ditunjuk dan mendapat surat keputusan dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden segera mendaftarkan keberadaannya ke KPU purwakarta, dengan melampirkan laporan surat keputusan, nama penyumbang, sumber jumlah dana kampanye serta nomor rekening,” Setidaknya laporan telah kami terima dari masing-masing tim paling lambat satu hari pelaksanaan kampanye di kabupaten purwakarta,”terang singkat.(Syaiful jabrig/beda news)
2-6-09 OKNUM AMIL DIDUGA NNIKAHKAN GADIS DIBAWAH UMUR
PURWAKARTA-Oknum amil diduga menikahkan anak usia di bawah umur dan memanipulasi data pernikahan bahkan menceraikan dalam kondisi hamil, ini terjadi di Desa Cibogohilir Kec.Plered Purwakarta, informasi yang didapat dilapangan dengan adanya manipulasi data usia anak laki-lakinya yang masih duduk di sekolah kelas tiga SMK Sukatani disaat mau ujian Negara sampai tidak bisa mengikutinya dengan alas an mau menikah, jadi antara data kelahiran disekolah dan data kelahiran di surat-surat nikah berbeda.
Ketika menemui Kepala Desa Cibogohilir Badrudin membenarkan adanya suatu pernikahan dini, dan mengenai manipulasi data saya tidak tahu menahu karena saya di minta bantuan untuk menandatangani NA saja, dan urusan ini adalah Amil Usman yang lebih tahu Ujarnya.
Saat di konfirmasi Amil Usman di rumahnya dia membenarkan telah terjadi pernikahan, adapun tentang adanya manipulasi data itu saya serahkan kembali kepada pihak orang tuannya karena saya selaku amil hanya berkewajiabn untuk memuhrimkan, karena kondisi anak perempuannya dalam keadaan hamil dan adanya pernikahan ini adalah atas dasar ke dua pihak keluarga waktu itu yang mengurusi berkas-berkasnya adalah Wiwin Kepala Dusun Kp.Cimanem Desa Cibogohilir Ungkapnya
Adapun pernyataan dari Wiwin mengakui bahwa selama ini memang saya yang mengurusi semua administrasi untuk pernikahan kalau mengenai penambahan data kelahiran, itu hanya sebagai syarat menikah aja, karena anak laki-lakinya belum memenuhi usia untuk di nikahkan, tapi saya mau ngomong apa ketika warga saya mendapatkan masalah ini apakah saya harus diam, ini masalahnya dilematis buat saya selaku petugas desa dan itu semua sudah saya musyawarahkan bersama Amil Usman Jelasnya
Adapun tentang perceraian nikah dalam keadaan hamil, Wiwin menambahkan itu semua atas dasar desakan gugat cerai dari pihak keluarga anak permpuannya, dengan alasan bahwa selama ini mantunya itu tidak memberikan nafkah selama waktu berumah tangga tiga bulanan dan ini juga saya urus bersama amil usman tambahnya.
Saat di konfirmasikan ke Kepala KUA Plered Supriyadi dia mengungkapkan selama ini Ia belum menerima berkas sedikitpun adanya pernikahan tersebut, dan saya akan menanyakan hal ini kebenerannya kepada Amil yang bersangkutan Ungkapnya saat di konfirmasi dikantornya (Sutiyono/NR)***
Ketika menemui Kepala Desa Cibogohilir Badrudin membenarkan adanya suatu pernikahan dini, dan mengenai manipulasi data saya tidak tahu menahu karena saya di minta bantuan untuk menandatangani NA saja, dan urusan ini adalah Amil Usman yang lebih tahu Ujarnya.
Saat di konfirmasi Amil Usman di rumahnya dia membenarkan telah terjadi pernikahan, adapun tentang adanya manipulasi data itu saya serahkan kembali kepada pihak orang tuannya karena saya selaku amil hanya berkewajiabn untuk memuhrimkan, karena kondisi anak perempuannya dalam keadaan hamil dan adanya pernikahan ini adalah atas dasar ke dua pihak keluarga waktu itu yang mengurusi berkas-berkasnya adalah Wiwin Kepala Dusun Kp.Cimanem Desa Cibogohilir Ungkapnya
Adapun pernyataan dari Wiwin mengakui bahwa selama ini memang saya yang mengurusi semua administrasi untuk pernikahan kalau mengenai penambahan data kelahiran, itu hanya sebagai syarat menikah aja, karena anak laki-lakinya belum memenuhi usia untuk di nikahkan, tapi saya mau ngomong apa ketika warga saya mendapatkan masalah ini apakah saya harus diam, ini masalahnya dilematis buat saya selaku petugas desa dan itu semua sudah saya musyawarahkan bersama Amil Usman Jelasnya
Adapun tentang perceraian nikah dalam keadaan hamil, Wiwin menambahkan itu semua atas dasar desakan gugat cerai dari pihak keluarga anak permpuannya, dengan alasan bahwa selama ini mantunya itu tidak memberikan nafkah selama waktu berumah tangga tiga bulanan dan ini juga saya urus bersama amil usman tambahnya.
Saat di konfirmasikan ke Kepala KUA Plered Supriyadi dia mengungkapkan selama ini Ia belum menerima berkas sedikitpun adanya pernikahan tersebut, dan saya akan menanyakan hal ini kebenerannya kepada Amil yang bersangkutan Ungkapnya saat di konfirmasi dikantornya (Sutiyono/NR)***
2-6-09 GMMP DEMO KEJAKSAAN TANYAKAN IZIN PRESIDEN
Massa GMMP Demo Gedung Kejasaan Purwakarta Tanyakan IP
PURWAKARTA-Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) selasa (2/6) mendatangi kantor kejaksaan Purwakarta. Mereka meminta pihak Kejaksaan Negeri purwakarta segera dan serius menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi dipurwakarta. Seperti halnya kasus dugaan korupsi BBS, Mamin selain DBBA dan GIC di Purwakarta dengan objektif, adil, dan transparan.
Ini murni merupakan suara aspirasi kami, tidak ada tendensi kearah manapun guna penegakan supremasi hukum di Purwakarta kami pun siap ikut serta memonitor dan mengawal perkembangan penangan kasus tersebut. diduga melibatkan pejabat-pejabat tinggi di Purwakarta,"tegas Ketua GMMP Purwakarta Ibnu Areil mengawali orasinya.
Menurutnya Arie, dalam mengawal proses hukum terkait dugaan korupsi di Purwakarta pihak Kejari diminta untuk menyingkirkan oknum borok dalam yang diduga berkeliaran ditubuh Kejari.
Ia mengatakan dalam waktu dekat Kejari diminta untuk melakukan ekspose terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. "Kami minta Kejari berikan bukti pengembangan kasus hari ini juga. Buktikan bila memang penanganan kasus ini beazaskan transparansi. Jangan hanya memberi angin-angin surga saja,"sambungnya.
Selanjutnya, senada dengan hal itu Korlap GMMP Purwakarta, Didin, mengutarakan, dalam pengentasan sejumlah kasus dugaan korupsi pihak Kejari minimal bisa memberikan ekspose pada masyarakat terkait perkembangan penanganan kasus. "Meskipunkan ada protap namun minimal Kejari bisa memberikan ekspose meskipun hanya dasar-dasar saja,"terang Didin.
Ia mengatakan GMMP tetap akan terus menyuarakan aspirasinya hingga pengentasan kasus ini selesai. "Kami akan terus mengawal dan memonitor perkembangannya, kami harap tidak ada kata “Tebang Pilih” dalam pengentasannya sekalipun itu diduga bakal menyeret sejumlah pejabat tinggi di Purwakarta,"jelas Didin.
Dalam aksi demo yang berlangsung sekitar pukul 10.00 wib diatas sebuah mobil bak terbuka tersebut selain membawa poster dan spanduk berisikan desakan juga puluhan dibarengin dengan pembakaran ban bekas, penagamanan penjagaan ketat pihak aparat kepolisian polres purwakarta.
Usai orasi ketua GMMP Ibnu Ariel, ketika ditemui para wartawan dalam orasi kali ini pihaknya hanya meminta kepada Pihak Kajari Purwakarta untuk dapat menunjukan Izin Presiden (IP) yang telah dikirimkan oleh pihak kejaksaan Purwakarta kepada kejaksan tinggi Jawa Barat, Konon surat rekomendasi itu telah turun untuk dilakukan pemeriksaan terhadap. Para petinggi di purwakarta yang terlibat penggunaan dana Makan Minum (Mamin) yang merugikan negara miliaran rupiah. “Kami tak akan berhenti melakukan orasi sebelum surat itu dapat ditunjukkan kepada pihak kami,”kata Ariel.
Dari pantauan dilapangan begitupun dengan kantor gedung pemkab purwakarta, sejak pagi dijaga ketat oleh pihak kepolisisian, guna mengantisifasi datangnya masaa setelah melakukan demo tersebut. (Syaiful jabrig/BEDA NEWS)
PURWAKARTA-Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) selasa (2/6) mendatangi kantor kejaksaan Purwakarta. Mereka meminta pihak Kejaksaan Negeri purwakarta segera dan serius menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi dipurwakarta. Seperti halnya kasus dugaan korupsi BBS, Mamin selain DBBA dan GIC di Purwakarta dengan objektif, adil, dan transparan.
Ini murni merupakan suara aspirasi kami, tidak ada tendensi kearah manapun guna penegakan supremasi hukum di Purwakarta kami pun siap ikut serta memonitor dan mengawal perkembangan penangan kasus tersebut. diduga melibatkan pejabat-pejabat tinggi di Purwakarta,"tegas Ketua GMMP Purwakarta Ibnu Areil mengawali orasinya.
Menurutnya Arie, dalam mengawal proses hukum terkait dugaan korupsi di Purwakarta pihak Kejari diminta untuk menyingkirkan oknum borok dalam yang diduga berkeliaran ditubuh Kejari.
Ia mengatakan dalam waktu dekat Kejari diminta untuk melakukan ekspose terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. "Kami minta Kejari berikan bukti pengembangan kasus hari ini juga. Buktikan bila memang penanganan kasus ini beazaskan transparansi. Jangan hanya memberi angin-angin surga saja,"sambungnya.
Selanjutnya, senada dengan hal itu Korlap GMMP Purwakarta, Didin, mengutarakan, dalam pengentasan sejumlah kasus dugaan korupsi pihak Kejari minimal bisa memberikan ekspose pada masyarakat terkait perkembangan penanganan kasus. "Meskipunkan ada protap namun minimal Kejari bisa memberikan ekspose meskipun hanya dasar-dasar saja,"terang Didin.
Ia mengatakan GMMP tetap akan terus menyuarakan aspirasinya hingga pengentasan kasus ini selesai. "Kami akan terus mengawal dan memonitor perkembangannya, kami harap tidak ada kata “Tebang Pilih” dalam pengentasannya sekalipun itu diduga bakal menyeret sejumlah pejabat tinggi di Purwakarta,"jelas Didin.
Dalam aksi demo yang berlangsung sekitar pukul 10.00 wib diatas sebuah mobil bak terbuka tersebut selain membawa poster dan spanduk berisikan desakan juga puluhan dibarengin dengan pembakaran ban bekas, penagamanan penjagaan ketat pihak aparat kepolisian polres purwakarta.
Usai orasi ketua GMMP Ibnu Ariel, ketika ditemui para wartawan dalam orasi kali ini pihaknya hanya meminta kepada Pihak Kajari Purwakarta untuk dapat menunjukan Izin Presiden (IP) yang telah dikirimkan oleh pihak kejaksaan Purwakarta kepada kejaksan tinggi Jawa Barat, Konon surat rekomendasi itu telah turun untuk dilakukan pemeriksaan terhadap. Para petinggi di purwakarta yang terlibat penggunaan dana Makan Minum (Mamin) yang merugikan negara miliaran rupiah. “Kami tak akan berhenti melakukan orasi sebelum surat itu dapat ditunjukkan kepada pihak kami,”kata Ariel.
Dari pantauan dilapangan begitupun dengan kantor gedung pemkab purwakarta, sejak pagi dijaga ketat oleh pihak kepolisisian, guna mengantisifasi datangnya masaa setelah melakukan demo tersebut. (Syaiful jabrig/BEDA NEWS)
2-6-09 IDHAR AKAN DIHADIRKAN SEBAGAI SAKSI KUNCI
PURWAKARTA-Sidang lanjutan PTUN ke 4 kali ini akan menghadirkan saksi kunci yakni Staf Ahli Pemkab Purwakarta Idhar PK. Gelar sidang besok hari rabu (3/6) tersebut terkait pemecatan pegawai Dinas Perhubungan Purwakarta.
Sekjen LSM Topan RI DPD Purwakarta Edi Mulyadi didampingi Bendaharanya Prilianto kepada wartawan mengatakan dalam sidang lanjutan itu rencanaya pihak LSM Topan akan menghadirkan saksi kunci lain. dari anggota Kepolisian selain menyerahkan dan melengkapi kembali surat-surat bukti.
Gelar Sidang di Kejati selain menghadirkan saksi-saksi kunci ditambah Frilianto Bendahara LSM Topan RI Purwakarta saat mendampingi Edi menyebutkan, meskipun dalam gugatan PTUN Topan dimenangkan oleh tergugat pihaknya tidak akan berhenti sampai disitu saja namun terus akan melanjutkannya dengan banding. “Kalaupun dimenangkan pihak tergugat kita LSM Topan RI akan berencana melakukan banding atas “katanya.(Syaiful jabrig/beda news)
Sekjen LSM Topan RI DPD Purwakarta Edi Mulyadi didampingi Bendaharanya Prilianto kepada wartawan mengatakan dalam sidang lanjutan itu rencanaya pihak LSM Topan akan menghadirkan saksi kunci lain. dari anggota Kepolisian selain menyerahkan dan melengkapi kembali surat-surat bukti.
Gelar Sidang di Kejati selain menghadirkan saksi-saksi kunci ditambah Frilianto Bendahara LSM Topan RI Purwakarta saat mendampingi Edi menyebutkan, meskipun dalam gugatan PTUN Topan dimenangkan oleh tergugat pihaknya tidak akan berhenti sampai disitu saja namun terus akan melanjutkannya dengan banding. “Kalaupun dimenangkan pihak tergugat kita LSM Topan RI akan berencana melakukan banding atas “katanya.(Syaiful jabrig/beda news)
2-6-09 REKAPITULASI DATA PILPRES DISEBARKAN LEWAT SITUS KPUD
PURWAKARTA-Selain dari menghubungi Panitia Pemungutan Suara PPS atau Panitia Pemilihan Kecamatan PPK setempat, bagi Partai Politik (Parpol) dan Tim Sukses Capres/Cawapres pemilu Presiden tahun 2009. dapat juga menghubungi situs kpu : WWW.kpud-purwakartakab.go.id, untuk mengetahui rekapitulasi data DPT lengkap perdesa/kelurahan dari 17 kecamatan di kabupaten purwakarta.
Sebelumnya saranpun telah di publukasikan oleh KPU purwakarta sebelumnya. “apabila dat tersebut dibutuhkan segera menghubungi PPS atau PPK setempat apabila membutuhkan data Daptar Pemilih Tetap (DPT) bukan di KPU Purwakarta.
Kali ini kali kedua dikatakan Ir. Yanto Sugiarto anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta saat mendampingi Ketua KPU Purwakarta, Ir. Dadan Komarul Ramdan, MT, senin (1/6), usai melakukan rapat interen Kpu diruang rapat pimpinan.
Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan bahwa pengetikan dan penggandaan dikelolah oleh PPS. DPT disahkan oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Purwakarta. Bagi desa-desa yang jauh dan sulit dijangkau disarankan ke PPK. “Kita hanya inginkan kepemilik data DPT tersebut bagi yang berkepentingan saja, kita takutkan simpang siur data”, papar Yanto.
Sebelumnya menurut Yanto, Kami telah melakukan koordinasi dengan PPS dan PPK, dalam rapat kilat tadi sedikit telah dibahas kembali masalah penggandaan data DPT tersebut dimungkinkan bahwa nantinya data tersebut akan dibutuhkan oleh pihak Parpol maupun Tim sukses Capres/Cawapres serta organisasi lain sebagai acuan pada pemilu presiden.
“Sepenuhnya penggandaan DPT tersebut sepenuhnya telah diserahkan ke PPS dan PPK oleh KPU karena, bersangkutan lebih tahu secara rinci data DPT. Untuk itu semua telah menjadi kewenangan termasuk segala kebutuhan yang menyangkut data penggadaan telah sepenuhnya menjadi tugas PPS dan PPK masing-masing wilayah, “terang Yanto.
Bagi Parpol dan Tim Sukses Masing-masing pasangan Capres/Cawapres segera hubungi PPS dan PPK untuk mendapatkan DPT tersebut dengan membawa surat Mandat atau keterangan dari Parpol dilengkapi dengan Stempel masing-masing Tim Sukses pasangan Capres/Cawapres, dan membubuhkan tanda terima”, tegasnya.(Syaiful jabrig /beda news)
Sebelumnya saranpun telah di publukasikan oleh KPU purwakarta sebelumnya. “apabila dat tersebut dibutuhkan segera menghubungi PPS atau PPK setempat apabila membutuhkan data Daptar Pemilih Tetap (DPT) bukan di KPU Purwakarta.
Kali ini kali kedua dikatakan Ir. Yanto Sugiarto anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta saat mendampingi Ketua KPU Purwakarta, Ir. Dadan Komarul Ramdan, MT, senin (1/6), usai melakukan rapat interen Kpu diruang rapat pimpinan.
Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan bahwa pengetikan dan penggandaan dikelolah oleh PPS. DPT disahkan oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Purwakarta. Bagi desa-desa yang jauh dan sulit dijangkau disarankan ke PPK. “Kita hanya inginkan kepemilik data DPT tersebut bagi yang berkepentingan saja, kita takutkan simpang siur data”, papar Yanto.
Sebelumnya menurut Yanto, Kami telah melakukan koordinasi dengan PPS dan PPK, dalam rapat kilat tadi sedikit telah dibahas kembali masalah penggandaan data DPT tersebut dimungkinkan bahwa nantinya data tersebut akan dibutuhkan oleh pihak Parpol maupun Tim sukses Capres/Cawapres serta organisasi lain sebagai acuan pada pemilu presiden.
“Sepenuhnya penggandaan DPT tersebut sepenuhnya telah diserahkan ke PPS dan PPK oleh KPU karena, bersangkutan lebih tahu secara rinci data DPT. Untuk itu semua telah menjadi kewenangan termasuk segala kebutuhan yang menyangkut data penggadaan telah sepenuhnya menjadi tugas PPS dan PPK masing-masing wilayah, “terang Yanto.
Bagi Parpol dan Tim Sukses Masing-masing pasangan Capres/Cawapres segera hubungi PPS dan PPK untuk mendapatkan DPT tersebut dengan membawa surat Mandat atau keterangan dari Parpol dilengkapi dengan Stempel masing-masing Tim Sukses pasangan Capres/Cawapres, dan membubuhkan tanda terima”, tegasnya.(Syaiful jabrig /beda news)
2-6-09 FPI PURWAKARTA DESAK PEMKAB TERTIBKAN TEMPAT MAKSIAT
PURWAKARTA-Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Purwakarta Ustadz Asep Hamdani kini meminta perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait dengan masih maraknya tempat-tempat maksiat di Kabupaten Purwakarta.
“ Saat Bupati Dedi baru menjabat selama satu bulan, FPI pernah menghadap dan mempertanyakan penangan tempat maksiat di Purwakarta,”ujar Ustadz kepada Pasundan Ekspres Selasa (2/6).
Menurut Ustadz Asep, saat itu Bupati mengatakan untuk menghilangkan tempat maksiat Pemerintah Kabupaten Purwakarta berrencana akan membangun masjid di sekitaran tempat lokalisasi Cilodong, selain itu pihak Pemkab Purwakarta berrencana akan memindahkan kantor Kecamatan Bungursari berdekatan dengan tempat lokalisasi prostitusi.
“ Dengan adanya masjid dan kantor Kecamatan diharapkan tempat maksiat bisa hilang dengan sendiri,”ujar Asep mengutip ucapan Bupati Dedi saat ia (Ketua FPI Purwakarta, red) menghadap Bupati Dedi.
Ustadz Asep menjelaskan, pihaknya pun akan mempertanyakan kepada aparat sejauh mana penanganan kemaksiatan di Kabupaten Purwakarta yang terkenal dengan julukan kota santri ini. Bilamana tidak ada tindakan apapun dari aparat maupun pejabat pihaknya akan mengultimatum selama 3 hari.
“ Tiga hari tak juga ada tindakan, FPI akan mengerahkan masa untuk sweping ke tempat hiburan malam, tempat prostitusi dan tempat maksiat lainnya yang ada di Purwakarta,”tegas Ustadz Asep. pantauan pasundan Ekspres menyebutkan, tempat hiburan malam yang berbau maksiat semakin marak di Purwakarta. Seperti halnya tempat Karoke di STS Purwakarta. Tempat karaoke yang berizinkan karaoke room tersebut kini telah menontonkan pertunjukan karaoke live.
Sementara itu, di tempat prostitusi Cilodong dengan santai para penjaja seks menawarkan kepada setia lelaki pengendara motor yang melintas lokalisasi. Umumnya para PSK dalam menjerat lelaki hidung belang melambaykan tangannya kepada pengendara motor yang menjalankan motornya dengan kecepatan rendah.(dad/Pasundan ekspres)
“ Saat Bupati Dedi baru menjabat selama satu bulan, FPI pernah menghadap dan mempertanyakan penangan tempat maksiat di Purwakarta,”ujar Ustadz kepada Pasundan Ekspres Selasa (2/6).
Menurut Ustadz Asep, saat itu Bupati mengatakan untuk menghilangkan tempat maksiat Pemerintah Kabupaten Purwakarta berrencana akan membangun masjid di sekitaran tempat lokalisasi Cilodong, selain itu pihak Pemkab Purwakarta berrencana akan memindahkan kantor Kecamatan Bungursari berdekatan dengan tempat lokalisasi prostitusi.
“ Dengan adanya masjid dan kantor Kecamatan diharapkan tempat maksiat bisa hilang dengan sendiri,”ujar Asep mengutip ucapan Bupati Dedi saat ia (Ketua FPI Purwakarta, red) menghadap Bupati Dedi.
Ustadz Asep menjelaskan, pihaknya pun akan mempertanyakan kepada aparat sejauh mana penanganan kemaksiatan di Kabupaten Purwakarta yang terkenal dengan julukan kota santri ini. Bilamana tidak ada tindakan apapun dari aparat maupun pejabat pihaknya akan mengultimatum selama 3 hari.
“ Tiga hari tak juga ada tindakan, FPI akan mengerahkan masa untuk sweping ke tempat hiburan malam, tempat prostitusi dan tempat maksiat lainnya yang ada di Purwakarta,”tegas Ustadz Asep. pantauan pasundan Ekspres menyebutkan, tempat hiburan malam yang berbau maksiat semakin marak di Purwakarta. Seperti halnya tempat Karoke di STS Purwakarta. Tempat karaoke yang berizinkan karaoke room tersebut kini telah menontonkan pertunjukan karaoke live.
Sementara itu, di tempat prostitusi Cilodong dengan santai para penjaja seks menawarkan kepada setia lelaki pengendara motor yang melintas lokalisasi. Umumnya para PSK dalam menjerat lelaki hidung belang melambaykan tangannya kepada pengendara motor yang menjalankan motornya dengan kecepatan rendah.(dad/Pasundan ekspres)
1-6-09 YOSEP TERPILIH LAGI KETUA KARANG TARUNA KABUPATEN
YOSEP TERPILIH KETUA KARANG TARUNA
PURWAKARTA-Yosep Agung Komara S.Sos kemabali terpilih sebagai ketua Karang taruna kabupaten Purwakarta -Jawa Barat periode 2009-2011 pada temu Karya karang taruna Kabupaten Purwakarta di Hotel intan Senin (1/6).Yosep terpilih dan melenggang tanpa ada persaingan dari yang lain, setelah mendapat dukungan dari 25 persen hak pilih, lalu Ia ditetapkan sebagai Ketua terpilih.
Sebelumnya telah beredar bahwa calon ketua yang mendapat dukungan tersebut adalah Hendra Gunawan (Dekdek) bahkan sebelum terjadinya pemilihan Hendra mendapat dukungan 13 suara dari 19 suara yang memiliki hak pilih, Namun akhirnya Hendra tak jadi untuk maju dalam pencalonan dan pencalonan muncul nama tunggal Yusep yang juga ketua Karang taruna Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya.
Ketua Karang taruana Kabupaten Purwakarta terpilih Yosep Agung konmar menyebutkan prioritas program saat ini yakni akan melakukan dulu konsolidasi organisasi serta setelah itu baru akan melakukan program program yang tentunya untuk emmbawa Karang Taruna yang lebih baik.
Semenatra itu komposisi kepengurusan lengkapnya paling lambat akan disusun dalam waktu satu bulan “ untuk kepengurusan lengkapnya akan di susun paling lambat satu bulan kedepan,”katanya.
Acara tersebut dibuka Bupati Purwakarta H.Dedy Mulyadi SH dan dihadiri sejumlah pejabat lainnya di Kabupaten Purwakarta. ( Endang yusup)
Langganan:
Postingan (Atom)
.png)
Jumlah Pengunjung Blog PWI Purwakarta
Indonesian Rupiah Exchange Rate
