1-08-2009 DARI PNPM MANDIRI

From : http://www.pwipwk.blogspot.com
Sabtu, 1 Agustus 2009

dari PNPM Mandiri Perdesaan
Rakor untuk Samakan Persepsi di Lapangan

Masukn foto Rakor (tampak Panitia Pelaksana Dede Juanda saat melaporkan kegiatan Rakor, dihadapan Kepala BKBPIA Dra Henny Herliani, anggota Satker Suryana, Faskab Ir Jati Nuhanto dan Ir H Dedi Kusnadi. Agus/Madina)
(Purwakarta, MADINA) : Untuk tercapainya konsensus prosfektif pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang diawali dengan inventarisasi dan identifikasi permasalahan serta kendala yang ada dengan mencari solusinya maka dilakukan rapat koordinasi ini.
Terang Dra Henny Herliany Kepala Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) Kabupaten Purwakarta, saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Aula Hotel Intan, Selasa pekan lalu.
Permasalahan kemiskinan dan pengangguran, lanjut Henny, merupakan masalah bersama yang harus ditangani. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas utama pemerintah baik Pusat meupun Daerah.
”upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diantaranya dengan melakukan distribusi pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja berupah memadai bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin di perdesaan”jelas henny.
”dalam pelaksanaan rakor ini diharapkan semua materi yang disampaikan dapat di diskusikan untuk mendapatkan kesamaan pandangan, baik dalam tataran konsepsi, kebijakan maupun dalam tataran pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ” harap Henny.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) Drs Asep Suparman mengatakan, tatanan pokok pemerintah dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat adalah mengkoordinasikan dan memberikan fasilitasi kepada masyarakat, agar tahu dan mau melaksanakan pembangunan desanya serta menjaga keseimbangan arah pengembangan sikap masyarakat dari sikap ”adaptif” menuju ”patisipatif” yang akhirnya ”otiaktivitas”.
Disamping itu, lanjut Asep, Pemberdayaan Masyarakat juga bertujuan menagadakan perubahan dan pemahaman secara terarah terhadap kondisi kehidupan masyarakat desa, serta pengembangan wilayah desa sebagai satuan potensi sosial, ekonomi, budaya dan hukum menuju terciptanya peningkatan kualitas hidup masayarakat desa. ”Manjemen Pemberdayaan Masyarakat juga harus mampu meningkatkan motivasi dan patisipasi masyarakat desa guna terwujudnya dayua cipta dan karya masyarakat desa dalam pembangunan” jelas Asep.
”Terwujudnya kemandirian masyarakat, yaitu kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada mereka, termasuk kelembagaannya” terang Asep.
Fasilitator Kabupaten (Faskab) Ir H Deddy Kusnadi mengungkapkan, mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktip dalam pembangunan (to help people to help them self) agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. ”dengan adanya pemikiran yang maju bahwa potensi yang menurut orang tidak mungkin namun dengan kemampuan pemikiran dan digali secara mendalam maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya” jelas Dedi.
Panitia Rakor PNPM Mandiri perdesaan Dede Juanda dalam laporannya mengatakan, dengan adanya rakor ini sebagai media partisipasi dalam curah pendapat dan informasi antara berbagai stakeholder PNPM Mandiri Perdesaan, sebagai media penyampaian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta bagi kepentingan masyarakat Purwakarta pada umumnya, mengevaluasi pelaksanaan/kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008, mensosialisasikan rencana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009, merumuskan kesepakatan tentang langkah-langkah yang mengarah pada sinergitas program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009, dan sebagai media konsolidasi penyelesaian permasalahan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
”Out put Rapat Koordinasi ini untuk disepakatinya kebijakan rencana program hasil MAD dengan Pemerintah Kabupaten yang akan dibiayai dari APBN maupun APBD Kabupaten Purwakarta. Selain itu hasil yang diharapkan dari Rapat Koordinasi ini adalah terjadinya persamaan persepsi dan pemahaman bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan” terang Dede.
Pesertanya sendiri kurang lebih seratus orang terdiri dari Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, Camat, PJOK, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), BPUPK, Fasilitator Kecamatan, dan Konsultan Manajemen Kabupaten. (as).